ESDM: Aturan Pajak Gross Split Rampung

Pemerintah telah menyelesaikan peraturan sistem perpajakan untuk skema bagi hasil gross split. Dua item atau poin terakhir yaitu lost tax carry forward dan indirect tax telah rampung dibahas dan diharapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang hal tersebut dapat ditetapkan sebelum berakhirnya masa pemasukan dokumen penawaran wilayah kerja (WK) migas pada 27 November 2017.

“Jadi tempo hari sudah ada perjanjian pada (Ditjen) Migas (Kementerian ESDM), Kementerian Keuangan ataupun IPA (stakeholder). Ada 2 item, problem lost tax carry forward serta problem pajak di periode eksploitasi. Secara singkat, Menteri Keuangan sudah kirim surat pada Presiden yang dasarnya minta kesepakatan Presiden untuk menerbitkan ini (PP). Demikian juga Menteri ESDM memperkuat, hari ini Pak Menteri (ESDM) juga akan di tandatangani surat juga pada Ayah Presiden untuk memperkuat itu, ” tutur Direktur Jenderal Minyak serta Gas Bumi Ego Syahrial.

Penyelesaian ketentuan perpajakan gross split ini memanglah sudah dinanti investor, terlebih berkaitan penawaran 15 WK Migas th. 2017 yang diperpanjang saatnya untuk memberi peluang calon peserta lelang pelajari skema untuk hasil gross split dan regulasi perpajakan gross split.

Ego mengharapkan, penetapan PP mengenai perpajakan gross split bisa diteken Presiden sesuai sama gagasan yakni sebelumnya 27 November 2017. Setelah itu, Tim Penilai Penawaran WK Migas memerlukan saat sekitaran sebulan untuk memastikan rangking pemenang WK migas serta pemenang lelang bisa diumumkan pada awal th. 2018.

Dalam peluang yang sama, Sekretaris Ditjen Migas Susyanto memberikan, pada akhir minggu lantas, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar serta Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui dua item, pertama, berkaitan lost tax carry forward yang terlebih dulu sesuai sama Undang-undang Nomor 36 Th. 2008 mengenai Pajak Pendapatan, dimana kompensasi kerugian pajak maksimum cuma lima th., memperoleh kekhususan serta bisa diperpanjang maksimum 10 th.. Demikian juga berkaitan depresiasi serta amortisasi.

“Dengan PP (perpajakan untuk gross split) ini, untuk beberapa hal yang strategis, Menkeu dapat keluarkan kebijakan beda. Kebijakan beda itu (lost tax carry forward) pada akhirnya dapat diperpajang hingga 10 th.. Yang saya ketahui, IPA saat itu minta dari 5 th. jadi 7 th. serta ini telah diberi 10 th.. Rasa-rasanya ini semakin bagus, ” kata Susyanto.

Terlebih dulu, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, memohon supaya kontraktor migas tidak ikuti system perpajakan umum karena untuk dapat menghasilkan, kontraktor butuh saat lebih dari lima th. untuk eksplorasi.

Ke-2, berkaitan indirect tax, disetujui kalau sarana perpajakan digantikan dengan menambahkan split. Jadi KKKS tetaplah membayar pajak, tetapi atas pembayaran ini juga akan digantikan dengan menambahkan split yang sama dengan cost yang sudah di keluarkan.

“Ini berarti kontraktor tidak membayar indirect tax karna digantikan dengan menambahkan split. Pergantian barusan pastinya karna bukanlah ranah (Ditjen) Pajak sekali lagi, tapi Menteri ESDM, ” terang Susyanto. Sumber: siamplop.net

This entry was posted in Bisnis. Bookmark the permalink.